ELASI KEKUASAAN GUBERNUR DENGAN BUPATI/WALI KOTA: STUDI KASUS BALI, KALIMANTAN BARAT, DAN JAWA TENGAH
Abstract
Dinamika sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang mengikuti demokratisasi di Indonesia berkontribusi
pada pembahan peran gubernur sebagai suatu lembaga yang memainkan peran penting di dalam hubungan pusatdaerah. Meskipun gubernur memiliki dua peran strategis, baik sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat
maupun sebagai perwujudan dari kepentingan lokal, posisi ini tampak ambigu ketika kabupaten/kota juga memiliki kekuatan politik untuk mengatur daerahnya secara otonom. Persoalannya, pemberian otonomi dan kekuasaan
yang luas disamping penyelenggaraan pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berkontribusi pada
perseteman antar-gubemur-bupati/wali kota yang tidak ada hentinya.
Kata kunci: desentralisasi, otonomi daerah, gubernur, bupati, wali kota, konflik, peran ganda.
pada pembahan peran gubernur sebagai suatu lembaga yang memainkan peran penting di dalam hubungan pusatdaerah. Meskipun gubernur memiliki dua peran strategis, baik sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat
maupun sebagai perwujudan dari kepentingan lokal, posisi ini tampak ambigu ketika kabupaten/kota juga memiliki kekuatan politik untuk mengatur daerahnya secara otonom. Persoalannya, pemberian otonomi dan kekuasaan
yang luas disamping penyelenggaraan pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berkontribusi pada
perseteman antar-gubemur-bupati/wali kota yang tidak ada hentinya.
Kata kunci: desentralisasi, otonomi daerah, gubernur, bupati, wali kota, konflik, peran ganda.
Full Text:
PDFRefbacks
- There are currently no refbacks.