Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia

Yustina Trihoni Nalestidewi

Abstract

Setiap negara demokrasi menjamin hak asasi manusia (HAM) dalam konstitusinya, yang salah satu wujudnya hak atas kemandirian peradilan sebagai sarana penegakan hukum (law enforcement). Peradilan mandiri dan kredibel demi menjamin hak asasi setiap orang tersebut membutuhkan pengintegrasian nilai serta standar HAM karena penerapan sistem peradilan yang melanggar HAM dan tidak sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bersumbangsih positif terhadap usaha penyelenggaraan tata kelola pemerintahan demokratis yang memenuhi rasa keadilan. Guna mewujudkan hal ini, maka proses peradilan yang adil (fair trial) yang dalam kinerjanya menegakkan, menghormati, memajukan, dan melindungi HAM merupakan keniscayaan. Namun sayangnya, Pengadilan HAM Indonesia untuk Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sudah menangani 18 perkara, tidak kredibel karena mengandung banyak cacat dan kelemahan serta mengingkari standar kemanusiaan. Sebagai akibatnya, Pengadilan HAM tidak mampu memberikan keadilan bagi korban.  Salah satu alasannya karena Pengadilan HAM tidak dapat menjamin perlindungan saksi dari ancaman dan tekanan. Padahal perlindungan saksi sangat penting terutama dalam pelanggaran berat HAM karena pelaku biasanya mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk menghilangkan  barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun mengintimidasi saksi-saksi. Sedangkan saksi biasanya pihak lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan terdakwa. Paper ini hendak menguraikan perlunya pembenahan perlindungan saksi terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi pada terciptanya fair trial Pengadilan HAM.

Full Text:

PDF

References

Alkostar, Artidjo. Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradabannya. Yogyakarta: Pusham UII. 2004.

Effendi, A. Masyhur. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia: Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.

Cohen, David et.al.“Pengadilan Setengah Hati: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor Timur”. Jakarta: Elsam. 2008.

Ferstman, Carla Mariana Goetz, & Alan Stephens (Editor). Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes Against humanity: System in Place and System in the Making. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers. 2009.

Fyfe, Nicholas. Perlindungan Terhadap Saksi Terintimidasi. Jakarta: ELSAM. 2006.

Gultom, Binsar. Pelanggaran HAM dalam Hukum Darurat di Indonesia: Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010

Marzuki, Suparman. Tragedi Politik Hukum HAM. Yogyakarta: Pusham UII. 2011.

Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.

Sihombing, Uli Parulia. Hak Atas Peradilan Yang Adil: Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB dan Pengadilan HAM Inter-Amerika. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). 2008.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Penelitian Politik - Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.