PROBLEMATIKA PERAN GANDA GUBERNUR DI DAERAH OTONOMI KHUSUS
Abstract
Dinamika sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang menyertai demokratisasi di Indonesia turut mengu
bah peran gubernur sebagai lembaga yang memainkan peran sentral dalam hubungan pusat-daerah. Meskipun gu
bernur memiliki peran ganda, baik sebagai wakil pemerintah pusat maupun wakil daerah, posisi ini tampak ambigu
ketika kabupaten/kota memiliki kekuasaan juga untuk mengatur daerahnya secara otonom. Pemberian otonomi dan
otoritas yang besar di samping pemilihan kepala daerah secara langsung di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
turut berkontribusi pada ambiguitas peran ganda gubernur. Persoalan yang dihadapi gubernur diasumsikan sangat
kompleks di daerah otonomi khusus, meskipun penekanan titik berat otonomi berada di tingkat provinsi.
Kata kunci: gubernur peran ganda problematika, desentralisasi, otonomi khusus.
bah peran gubernur sebagai lembaga yang memainkan peran sentral dalam hubungan pusat-daerah. Meskipun gu
bernur memiliki peran ganda, baik sebagai wakil pemerintah pusat maupun wakil daerah, posisi ini tampak ambigu
ketika kabupaten/kota memiliki kekuasaan juga untuk mengatur daerahnya secara otonom. Pemberian otonomi dan
otoritas yang besar di samping pemilihan kepala daerah secara langsung di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
turut berkontribusi pada ambiguitas peran ganda gubernur. Persoalan yang dihadapi gubernur diasumsikan sangat
kompleks di daerah otonomi khusus, meskipun penekanan titik berat otonomi berada di tingkat provinsi.
Kata kunci: gubernur peran ganda problematika, desentralisasi, otonomi khusus.
Full Text:
PDFRefbacks
- There are currently no refbacks.