Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019

Abstract

Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, daftar ini tampaknya menjadi masalah klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT untuk Pemilu Serentak 2019. Menggunakan metode kualitatif, makalah ini membahas mengapa DPT untuk Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : pemilu, daftar pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan, data pemilih yang mutakhir dan akurat, penyelenggara pemilu.