Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM

Abstract

Abstrak

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis.  Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.

Tulisan ini melihat pentingnya pengawasan intelijen secara demokratik di Indonesia, mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada. Selain itu, praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau imunity dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggi

Kata Kunci : Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM