DILEMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PELAKSANAAN MIFEE DI MERAUKE
Abstract
Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Papua walaupun otonomi khusus
telah dilaksanakan sejak tahun 2001 Untuk memperbaiki kondisi tersebut Presiden SBY meluncurkan Inpres
No 5 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua Salah satu paket program dalam Inpres tersebut adalah
MIFEE Program ini dirancang untuk mengatasi krisis energi dan pangan sekaligus untuk meningkatkan perce
patan pembangunan di Papua Namun terdapat kekhawatiran bahwa MIFEE tidak dapat menyelesaikan problem
kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan justru menciptakan persoalan baru dengan dampak lingkungan dan
kepemilikan lahan Artikel ini bertujuan menjelaskan dilema Program MIFEE yang diluncurkan oleh pemerintah
pusat pada tahun 2010 yang mencakup area lahan di alas 1 juta hektare Artikel ini juga akan menganalisis dampak
dari pelaksanaan MIFEE terhadap lingkungan dan masyarakat Papua
Kata kunci MIFEE pembangunan berkelanjutan dampak lingkungan masalah kepemilikan lahan
telah dilaksanakan sejak tahun 2001 Untuk memperbaiki kondisi tersebut Presiden SBY meluncurkan Inpres
No 5 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua Salah satu paket program dalam Inpres tersebut adalah
MIFEE Program ini dirancang untuk mengatasi krisis energi dan pangan sekaligus untuk meningkatkan perce
patan pembangunan di Papua Namun terdapat kekhawatiran bahwa MIFEE tidak dapat menyelesaikan problem
kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan justru menciptakan persoalan baru dengan dampak lingkungan dan
kepemilikan lahan Artikel ini bertujuan menjelaskan dilema Program MIFEE yang diluncurkan oleh pemerintah
pusat pada tahun 2010 yang mencakup area lahan di alas 1 juta hektare Artikel ini juga akan menganalisis dampak
dari pelaksanaan MIFEE terhadap lingkungan dan masyarakat Papua
Kata kunci MIFEE pembangunan berkelanjutan dampak lingkungan masalah kepemilikan lahan
Full Text:
PDFRefbacks
- There are currently no refbacks.