Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM

Sri Yanuarti

Abstract

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis.  Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.

Di Indonesia pengawasan intelijen secara demokratik menjadi penting mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada , selain itu praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau imunity dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggi

Di masa Soeharto, praktik intelijen ’hitam’ secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk menghancurkan komunisme di Indonesia. Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih diitujukan untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997- 1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Keywords

Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM

Full Text:

PDF

References

Barry, James A. “Covert Action Can Be Just”, dalam L. Johnson & J. Wirtz (ed). Strategic Intelligence. Los Angeles: Rosbury. 2004.

Balasco, James&Ralp Stayer. Fight of the Buffalo. New York: Warner Books. 1994.

Born, Hans Loch K. Johnson & Ian Leigh. Who’s Watching the Spies? Establishing Intelligence Service Accountability. Dulles,V.A: Potomac Books, INC. 2005.

Hadiwinata, Bob Sugeng (ed). Mendorong Akuntabilitas Intellijen; Dasar Hukum dan Praktek Terbaik dari Pengawasan Intellijen. Jakarta: Publikasi DCAF-FES SSR Vol.1. 2007.

Hanggi. H Winkler, T (ed). Challenges of Security Sector Governance. Berlin/Brunwick, NJ: LIT Publisher. 2003.

Lowental, Mark. Intelligance: from Secrets to Policy. Washington DC: CQPress. 2009.

Schreier, Fred. The Need for Efficient and Legitimate Intelligent in Democratic Control of Intelligent Services. Hamshire: Asgate. 2007.

Widjajanto, Andi (ed). Reformasi Intelijen Negara. Jakarta: Pacifis – Friedrich Ebert Stiftung. 2005.

Todd, Paul&Jonathan Bloch. Global Intelligance: The World’s of Secret Services Today. London: Zed Books. 2003.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Penelitian Politik - Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.